Pandangan tersebut disampaikan H. Subari mewakili Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada Rabu (23/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai perubahan APBD menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dengan kondisi aktual, perkembangan penerimaan, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Sebelum menyampaikan pandangan umum, Subari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Balikpapan yang dinilai turut menjaga keamanan, ketertiban, kondusivitas, dan kenyamanan kota.

Menurutnya, dukungan dan kesadaran masyarakat membuat berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, hingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik.

“Untuk itu, mari kita terus menjaga persatuan dan kerukunan, mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, serta turut menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Fraksi Golkar juga mengajak masyarakat mempertahankan semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian sebagai kekuatan untuk mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Global, Nyaman Dihuni untuk Semua, dalam Bingkai Madinatul Iman.

Pendapatan Disesuaikan Kondisi Aktual

Setelah mencermati Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar memberikan perhatian pada dua aspek utama, yakni pendapatan dan belanja daerah.

Dari sisi pendapatan, Fraksi Golkar menilai langkah Pemkot Balikpapan menyesuaikan target pendapatan berdasarkan kondisi aktual, perkembangan potensi penerimaan, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2026 menunjukkan sikap realistis, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjaga kredibilitas APBD.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap didorong meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran basis data, digitalisasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pendapatan transfer.

Fraksi Golkar memandang penguatan kontribusi PAD secara bertahap dan berkelanjutan sebagai langkah positif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Hal itu sekaligus diharapkan mampu mendukung kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan Kota Balikpapan.

Belanja Harus Beri Manfaat Nyata

Sementara dari sisi belanja daerah, Fraksi Golkar mencermati langkah Pemkot Balikpapan melakukan rasionalisasi, refocusing, dan realokasi belanja secara selektif.

Kebijakan tersebut, kata Subari, tetap perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesiapan pelaksanaan, serta prioritas pembangunan.

Fraksi Golkar menilai kebijakan itu positif karena diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan persampahan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan pemerintahan.

Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pengendalian belanja dan pengadaan. Termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara selektif untuk program prioritas, peningkatan efisiensi belanja operasi, serta penguatan belanja modal yang produktif.

Di saat yang sama, kecukupan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat dinilai tetap perlu dijaga.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemkot Balikpapan atas upaya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan tuntutan pembangunan.

Fraksi Golkar berharap seluruh kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang semakin nyata bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan.

Pandangan tersebut menjadi sikap Fraksi Golkar DPRD Balikpapan terhadap Nota Keuangan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. (mto)