Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dirancang dan dilaksanakan. Informasi mengenai kebijakan beserta hasil pelaksanaannya juga perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat mengetahui langkah yang sedang ditempuh pemerintah daerah.

Menurut Aulia, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai jurnalis memiliki kompetensi untuk membantu menyampaikan informasi melalui berbagai platform media.

“Semua kebijakan ini harusnya terbingkai dalam government branding yang bagus. Nah, kalau kita sudah bicara terkait government branding, maka yang punya kompetensi untuk itu adalah teman-teman jurnalis,” ujar Aulia, Minggu (11/10/2026).

Ia menjelaskan, kepercayaan publik diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah agar dapat memahami arah pembangunan sekaligus mengetahui pelaksanaannya.

“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus ter-deliver dengan baik ke masyarakat,” katanya.

Aulia menilai media dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi tersebut. Pemberitaan memungkinkan kebijakan pemerintah diketahui publik, sehingga masyarakat memiliki bahan untuk memahami sekaligus menilai berbagai program yang dijalankan.

“Untuk men-deliver itu, teman-teman jurnalis melalui media-medianya bisa melakukan itu dengan baik,” lanjutnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, penyampaian informasi mengenai prioritas kebijakan menjadi penting agar masyarakat memahami pertimbangan pemerintah dalam menentukan program pembangunan. Namun, komunikasi tersebut juga perlu disertai informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program dan hasil yang dicapai.

Bagi pemerintah daerah, government branding tidak hanya berkaitan dengan pembentukan citra, tetapi juga dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan dan kinerja pemerintahan diterima masyarakat. 

Aulia berujar, kepercayaan publik pada akhirnya berkaitan dengan keterbukaan informasi, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta kesesuaian antara rencana dan hasil di lapangan. Ia berharap jurnalis dapat membantu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dengan kebijakan yang dijalankan Pemkab Kukar. 

"Penyampaian informasi yang baik diharapkan mendukung pemahaman publik sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah," pungkasnya. (Adv)