Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa kondisi setiap warga tidak sama. Karena itu, pemerintah perlu membedakan bentuk intervensi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

“Bagi yang tidak mampu untuk bekerja, bagi yang tidak mampu untuk kita berdayakan, mau tidak mau harus dalam bentuk charity atau bantuan langsung yang kita berikan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (13/10/2026)

Aulia menyebut bantuan permakanan dan bantuan pembiayaan sebagai bagian dari dukungan yang disiapkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Skema tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang tidak dapat mengandalkan penghasilan dari pekerjaan.

Sementara itu, masyarakat yang masih memiliki kemampuan bekerja diarahkan ke program pemberdayaan dan ketenagakerjaan. Pemkab Kukar berupaya membuka akses terhadap peluang kerja agar kelompok usia produktif memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan sendiri.

Menurut Aulia, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan fondasi penting sebelum pemerintah mendorong peningkatan kualitas hidup melalui sektor lain. Persoalan ekonomi rumah tangga yang belum terselesaikan dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan maupun layanan kesehatan.

“Kita tidak akan mungkin berbicara terkait kesehatan dan pendidikan yang baik selama warga masyarakat masih mengeluhkan hari ini saya makan apa, besok saya makan apa,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan kesejahteraan tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis bantuan untuk seluruh lapisan masyarakat. Warga yang membutuhkan perlindungan langsung perlu mendapat dukungan sesuai kondisinya, sedangkan mereka yang masih produktif perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Kukar dalam memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah daerah berupaya menempatkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.

Dengan pembagian pendekatan itu, penanganan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat yang mampu bekerja untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

"Jadi yang masih bisa bekerja kita kasih kemudahan akses kerja, yang tidak atau belum bisa bekerja kita berikan bantuan lain," pungkas Aulia. (Adv)