Forum ini menjadi ruang bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk menyuarakan ketimpangan akses serta menuntut kesetaraan hak yang setara dengan warga lainnya.

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten PPU, Yulianti, menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada penyandang disabilitas. 

Dia mendesak pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius di sektor-sektor mendasar.

"Kami berharap pemerintah daerah tidak membedakan kami. Hak-hak di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses kehidupan yang layak harus setara dengan masyarakat non-disabilitas," ujar Yulianti usai menghadiri forum tersebut, Selasa.

Yulianti menilai wujud kepedulian dari Pemkab PPU sejauh ini masih minim dan terbatas. Salah satu persoalan konkret yang disorotnya adalah penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai belum merata dan kerap salah sasaran di lapangan.

Selain pemenuhan hak dasar, NPCI PPU juga mengeluhkan kendala anggaran dalam pembinaan atlet disabilitas. 

Selama ini, koordinasi pembinaan berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Namun, keterbatasan dana membuat akomodasi dan pengembangan potensi para atlet tidak bisa berjalan maksimal.

"Kami ingin pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, responsif terhadap usulan kami, dan menghentikan segala bentuk diskriminasi agar tercipta kesetaraan yang nyata," tegas Yulianti.

Merespons aspirasi tersebut, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Otal) Sekretariat Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, menjelaskan bahwa pelibatan kelompok rentan dalam FKP ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.

Iwan menegaskan, seluruh penyusunan kebijakan standar pelayanan publik wajib dikomunikasikan terlebih dahulu agar mampu menjaring masukan dan komitmen bersama.

"Masukan dari masyarakat, termasuk catatan evaluasi dari akademisi dan kelompok rentan, akan dirumuskan menjadi maklumat pelayanan. Prioritas utama kami adalah perluasan akses, kemudahan prosedur, serta keterbukaan informasi," kata Iwan.

Agenda FKP ini dipimpin langsung oleh Kabag Otal Iwan Darmawan, serta turut dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Chairur Roziqin, Sekretaris Bapelitbang Arif Afandi, Sekretaris Diskominfo Eko Setiawan, dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Iwan Kadir Yatim. (sam/adv)