Porosnusantaranews,BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas'ud, SE., ME., menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, koordinasi yang kuat harus dibarengi dengan percepatan penyaluran bantuan keuangan serta dana bagi hasil agar program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).

Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. 

Seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur hadir untuk menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian kebijakan anggaran nasional.

Rahmad Mas'ud mengatakan, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan.

"Forum seperti ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama. Pembangunan akan berjalan lebih baik apabila koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat," kata Rahmad Mas'ud.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah percepatan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menilai ketepatan waktu pencairan anggaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Semakin cepat bantuan keuangan dan dana bagi hasil disalurkan, semakin cepat pula program pembangunan dapat dijalankan. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan target pembangunan bisa tercapai sesuai jadwal," ujarnya.

Selain itu, Rahmad Mas'ud juga menekankan pentingnya perjuangan bersama seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, setiap usulan harus disusun berdasarkan data yang valid, analisis yang komprehensif, serta dokumen teknokratik yang kuat.

Ia menjelaskan, pendekatan berbasis data akan membuat setiap usulan pembangunan memiliki argumentasi yang objektif sehingga peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat semakin besar.

"Kalau kita ingin mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, tentu usulan yang disampaikan harus didukung data yang kuat. Dokumen teknokratik dan kajian yang matang akan menjadi dasar dalam meyakinkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan daerah," jelasnya.

Rahmad juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang rutin mempertemukan para kepala daerah untuk membahas isu-isu strategis, termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

Menurutnya, komunikasi yang intensif akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lintas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan.

"Melalui komunikasi yang intensif, berbagai persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi. Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga agar pembangunan di seluruh daerah di Kalimantan Timur dapat berjalan selaras," katanya.

Ia berharap rakor tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan menghasilkan langkah konkret yang mampu mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

"Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi yang baik, pembangunan di Balikpapan maupun daerah lain di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Rahmad Mas'ud. (man)