Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di sejumlah daycare menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Lembaga legislatif mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan pemantauan terhadap pengelola layanan pengasuhan anak.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim Rahman, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, pengelolaan daycare masih kerap diwarnai berbagai masalah, termasuk dugaan kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan orang tua.
“Ini bukan kejadian biasa. Pengelolaan daycare harus jadi perhatian karena masih sering muncul kasus kekerasan,” ujarnya kepada wartawan, pada Senin (4/5/2026).
Hj Iim menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan daycare terus meningkat seiring aktivitas kerja orang tua. Kondisi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pengawasan ketat, standar operasional yang jelas, serta tenaga pengasuh yang kompeten dan bersertifikasi.
“Harus ada jaminan keamanan agar orang tua merasa tenang saat menitipkan anaknya,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengelola daycare untuk meningkatkan transparansi, salah satunya dengan memasang CCTV yang dapat diakses orang tua. Dengan demikian, aktivitas anak selama berada di daycare bisa dipantau secara langsung.
Selain aspek teknis, Iim menekankan pentingnya hubungan emosional antara pengasuh dan anak. Menurutnya, pengasuhan tidak cukup hanya secara fisik, tetapi juga harus menghadirkan kasih sayang dan kedekatan batin.
Politikus PKS tersebut turut mengimbau orang tua agar tetap aktif melakukan pengawasan. Ia menyarankan agar orang tua memanfaatkan waktu istirahat untuk mengunjungi daycare dan memastikan kondisi anak.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa perlindungan anak telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam waktu dekat, DPRD berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daycare di Balikpapan. Langkah ini bertujuan untuk melihat langsung sistem pengelolaan serta mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memperkuat pengawasan.
“Pemkot harus hadir memastikan pengelolaan daycare berjalan sesuai standar dan aman bagi anak,” pungkasnya. (mto)
Tulis Komentar