Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Posisi Balikpapan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di Kalimantan kian diperhitungkan. Pemerintah pusat resmi menetapkan Kota Minyak tersebut sebagai pusat layanan Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi penanaman modal sekaligus mengurai berbagai hambatan yang selama ini dihadapi investor.
Peresmian Desk Investasi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Aula Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (17/11/2026).
Balikpapan menjadi satu dari enam lokasi strategis yang ditetapkan pemerintah sebagai pusat layanan Desk Investasi. Lima lokasi lainnya adalah Batam di Kepulauan Riau, Denpasar di Bali, Medan di Sumatera Utara, Semarang di Jawa Tengah, dan Makassar di Sulawesi Selatan.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Edy Junaidi Harahap menjelaskan, pembentukan Desk Investasi merupakan upaya pemerintah mempersempit kesenjangan antara nilai komitmen investasi dan realisasi penanaman modal.
Sebab, tidak semua rencana investasi yang telah masuk dan dikomitmenkan dapat langsung diwujudkan. Ada sejumlah persoalan yang kerap menjadi penghambat, mulai dari perizinan hingga kendala teknis di lapangan. Karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan pendampingan sekaligus memperkuat koordinasi agar berbagai persoalan tersebut segera dituntaskan.
"Antara nilai komitmen dan realisasi ini terkadang ada gap yang sangat besar. Itulah pentingnya keberadaan Desk Investasi ini," ujar Edy dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, rencana investasi yang masuk melalui sembilan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di berbagai negara selanjutnya dikonversi menjadi komitmen investasi hingga realisasi. Namun, proses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Di sinilah Desk Investasi diharapkan mengambil peran untuk memastikan komitmen yang sudah dibangun benar-benar terealisasi.
Penetapan Balikpapan sebagai pusat layanan investasi di Kalimantan bukan tanpa alasan. Kota ini dinilai memiliki posisi strategis sekaligus menjadi salah satu episentrum aktivitas bisnis dan penanaman modal di kawasan tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total realisasi investasi di Kaltim tersebut, sekitar 30 persen terkonsentrasi di Balikpapan.
"Balikpapan merupakan representasi kota bisnis ataupun daerah yang ramai investasi di kawasan Kalimantan. Itu sebabnya Balikpapan kita tetapkan sebagai tempat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan," jelasnya.
Edy menambahkan, penentuan lokasi Desk Investasi memang mempertimbangkan keberadaan pusat-pusat bisnis utama di setiap kawasan. Medan dipilih untuk wilayah Sumatera, Semarang untuk kawasan Jawa, Makassar untuk Indonesia Timur, sedangkan Balikpapan menjadi representasi wilayah Kalimantan. Sementara itu, Jakarta telah memiliki kantor pelayanan BKPM tersendiri.
Lebih jauh, Edy mengingatkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah telah menetapkan kebutuhan investasi hingga 2029 mencapai Rp 13.032 triliun.
Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp 1.539 triliun. Sementara itu, target investasi pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.041 triliun. Angkanya meningkat menjadi Rp 2.352 triliun pada 2027, sebelum terus diakumulasikan hingga mencapai target Rp 13.032 triliun pada akhir 2029.
Namun, menurut Edy, besarnya realisasi investasi tidak serta-merta menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR), atau rasio yang menggambarkan kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ICOR Indonesia berada di angka 6,8. Angka tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan Vietnam yang berada di kisaran 3,5.
Dengan ICOR 3,5, Vietnam hanya membutuhkan investasi sekitar 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen. Sebaliknya, jika ICOR Indonesia berada di kisaran 7, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa mencapai sekitar 56 persen dari PDB.
"Angka tersebut sangat besar dan saya kira tidak mungkin untuk bisa dicapai. Sehingga bukan hanya investasinya yang harus ditingkatkan, tetapi ICOR-nya juga harus ditekan," paparnya.
Karena itu, keberadaan Desk Investasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal. Lembaga layanan tersebut juga diharapkan mampu mendorong efisiensi investasi melalui penyederhanaan proses pengambilan keputusan atau debottlenecking, sehingga modal yang masuk dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain menyelesaikan persoalan investor, Desk Investasi juga mendapat mandat membantu pemerintah merumuskan arah pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Edy menilai, setiap wilayah memiliki keunggulan ekonomi yang berbeda, baik pada sektor primer, sekunder, maupun tersier. Balikpapan, misalnya, memiliki kekuatan pada sektor jasa dan perdagangan. Sementara itu, sejumlah daerah lain di Kalimantan masih banyak bertumpu pada sektor primer, termasuk pertambangan.
Komposisi tersebut perlu dikelola secara seimbang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang memiliki keterbatasan.
"Jangan sampai sektor primernya sudah habis, tetapi sektor jasa dan perdagangannya belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Dia berharap jajaran Desk Investasi Balikpapan yang telah ditunjuk, termasuk kepala dan wakil kepala desk, tidak hanya berorientasi mengejar angka realisasi investasi. Mereka juga diminta aktif bersama pemerintah daerah menyusun strategi investasi yang paling tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Potensi tersebut dinilai masih terbuka lebar. Berdasarkan data yang disampaikan Edy, target investasi untuk wilayah Kalimantan mencapai Rp 166,84 triliun. Sementara itu, realisasi hingga September 2026 masih menunjukkan ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan.
Di sisi lain, kontribusi wilayah Kalimantan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan III tercatat sekitar 8 persen. Angka tersebut belum sebanding dengan porsi realisasi investasinya yang baru sekitar 10 persen dari total investasi nasional.
Kondisi itu menunjukkan masih besarnya peluang untuk mendorong penanaman modal di kawasan Kalimantan. Terlebih, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut membuka ruang pengembangan berbagai sektor ekonomi, baik sektor primer maupun jasa dan perdagangan.
Edy juga menyinggung perlunya mengidentifikasi berbagai persoalan fasilitas yang berpotensi menghambat masuknya investasi. Persoalan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda kerja Desk Investasi melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Dengan demikian, keberadaan Desk Investasi di Balikpapan diharapkan tidak sekadar menjadi pusat layanan administratif bagi investor. Lebih dari itu, fasilitas ini diharapkan menjadi penghubung antara komitmen investasi, penyelesaian hambatan di lapangan, dan strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan. (mto)
Tulis Komentar