Porosnusantaranews, PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak seluruh aparatur pemerintahan desa di lingkar luar Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mempertajam deteksi dini terhadap potensi turbulensi sosial.

Masifnya proyeksi pembangunan fisik ibu kota baru dinilai membawa efek kejut sosiologis yang rawan memicu sengketa tanah dan benturan horizontal di tingkat tapak.

Peringatan itu mengemuka dalam forum koordinasi taktis bertajuk "Jaga Desa" yang digelar di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Kawasan ini sengaja dipilih lantaran menjadi beranda yang bersentuhan langsung dengan dinamika pembebasan lahan dan pergeseran demografi akibat proyek IKN.

Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, menegaskan bahwa posisi pamong desa kini berada di garis depan pusaran konflik.

Perubahan lanskap ekonomi dan lingkungan yang terjadi secara instan menuntut aparatur desa bergerak responsif, tidak sekadar mengandalkan pendekatan administratif normatif dalam meredam gejolak warga.

"Kemampuan aparatur desa dalam mendeteksi potensi permasalahan sejak dini sangat diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas," ujar Tita.

Untuk memetakan ancaman krisis di wilayah penyangga tersebut, forum ini sengaja mengkolaborasikan otoritas lintas sektoral.

Sejumlah perwakilan dari DPRD PPU, Kejaksaan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) dihadirkan guna memberikan rambu-rambu regulasi bagi para kepala desa dan lurah.

Kehadiran institusi yudisial dan agraria ini dinilai penting untuk membentengi birokrasi desa dari sengkarut tata ruang, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta potensi maladministrasi hak atas tanah. 

Aspek hukum pertanahan kini menjadi titik krusial yang paling rentan memicu ketegangan antara masyarakat adat, warga lokal, dan pengembang proyek nasional.

Pemerintah daerah berharap lewat program intervensi preventif ini, struktur birokrasi di tingkat RT, RW, hingga desa mampu bertransformasi menjadi tameng sosial yang transparan dan akuntabel. 

Tujuannya agar pesatnya akselerasi IKN tidak meninggalkan residu kemiskinan baru atau marginalisasi sosiologis bagi warga lokal yang menatap pembangunan dari balik batas pagar ibu kota.(adv)