Total anggaran sebesar Rp4,5 miliar disiapkan, dengan porsi terbesar diarahkan untuk mendukung operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan tersebut menjadi angin segar bagi tim di lapangan yang selama ini menghadapi kebutuhan operasional dalam penanganan karhutla. Anggaran yang sebelumnya terkendala prosedur itu kini telah mendapat persetujuan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan pengerahan personel, tetapi juga biaya operasional yang terus berjalan selama proses pemadaman.

Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan karhutla sekaligus persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya sempat memicu kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Pemkab terus mencermati perkembangan kedua persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Penanganan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan tim di lapangan, tetapi juga dengan menyiapkan dukungan anggaran dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dari total Rp4,5 miliar BTT yang disiapkan, sebesar Rp3 miliar dialokasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Dana tersebut diarahkan untuk menunjang kebutuhan selama operasi penanganan karhutla, termasuk logistik, bahan bakar, serta kebutuhan personel yang diterjunkan ke sejumlah lokasi terdampak. 

Sri menegaskan persetujuan penggunaan BTT tersebut telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti.

Dengan adanya dukungan anggaran, pemerintah berharap mobilisasi tim gabungan dapat berjalan lebih optimal. Terlebih, penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dalam merespons setiap laporan maupun titik kebakaran yang muncul.

Selain memperkuat penanganan dari sisi anggaran, Pemkab Berau juga menempuh berbagai langkah untuk mempercepat pemadaman.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan. Di lapangan, pemadaman secara langsung juga terus dilakukan oleh tim gabungan.

Namun, pemerintah menyadari kondisi kebakaran yang terjadi membutuhkan dukungan lebih besar. Karena itu, komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan untuk mendapatkan dukungan operasi water bombing.

“Komunikasi dengan BNPB bahkan dilakukan untuk mendorong relokasi atau penguatan operasi water bombing, agar dapat menangani wilayah Berau yang terdampak karhutla,” tegas Sri.

Dukungan armada udara tersebut dinilai penting terutama untuk menjangkau kawasan yang sulit ditangani hanya dengan pemadaman dari darat.

Di tengah upaya memadamkan karhutla, Pemkab Berau juga harus menyelesaikan persoalan lain yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat, yakni distribusi BBM.

Kelangkaan BBM sebelumnya menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut kebutuhan masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian daerah.

Pemkab Berau kini berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Bagian Ekonomi untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan.

Sri mengatakan pasokan BBM secara bertahap mulai kembali masuk ke Berau. Pemerintah daerah juga telah mengajukan tambahan kuota untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai. Kami telah mengajukan penambahan kuota BBM,” katanya.

Tidak hanya mengupayakan tambahan pasokan, Pemkab Berau juga mulai memperkuat pengendalian distribusi di tingkat SPBU dan Pertashop.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah kesepakatan bersama untuk memasang peringatan mengenai larangan pengetapan dan penimbunan BBM.

Pembelian berulang secara tidak wajar serta penyalahgunaan BBM juga menjadi perhatian. Peringatan tersebut turut mencantumkan ancaman sanksi hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang berpotensi mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.

Dengan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan respons cepat, Pemkab Berau kini mengandalkan kombinasi antara penguatan anggaran, koordinasi lintas instansi, dan pengawasan di lapangan.

“Kami akan memastikan penanganan karhutla maupun pembenahan distribusi BBM akan terus dipantau hingga kondisi di lapangan benar-benar kembali terkendali,” pungkasnya. (adv)