Porosnusantaranews, BALIKPAPAN — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperketat sabuk pengawasan belanja di tingkat tapak menjelang tahun anggaran baru.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, mewanti-wanti para kepala desa agar tidak lagi melakukan praktik belanja ugal-ugalan yang mendahului dokumen perencanaan maupun anggaran resmi.

Peringatan keras itu disampaikan Tohar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis, 12 November 2026.

Forum ini diikuti oleh 88 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan (kaur) dan kepala seksi (kasi) bidang pengadaan dari empat kecamatan di PPU.

Tohar menyoroti kebiasaan buruk di lapangan di mana barang kerap dibeli terlebih dahulu, baru kemudian dokumen penganggarannya disesuaikan belakangan. 

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah belanja desa wajib tunduk pada koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Jangan sampai pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam dokumen anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, bukan barangnya diadakan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan,” kata Tohar di hadapan para pamong desa.

Selain menertibkan alur perencanaan, Tohar mengingatkan bahwa kepala desa memikul beban pertanggungjawaban mutlak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 

Setiap instruksi pencairan dana wajib dikunci dengan bukti administrasi dan dokumentasi progres pekerjaan yang sah. 

Ia juga meluruskan persepsi keliru perangkat desa yang kerap menganggap ketelitian bendahara saat menguji berkas pencairan sebagai penghambat kerja.

“Pastikan kegiatan terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga progres pekerjaannya. Dokumentasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program maupun pembayaran kepada penyedia jasa,” ujar Tohar.

Pengetatan tata kelola ini menjadi kian krusial lantaran ruang fiskal desa dipastikan bakal menyempit drastis pada tahun depan.

Tohar mengungkapkan bahwa proyeksi alokasi Dana Desa (DD) untuk wilayah PPU pada 2027 akan merosot tajam dari kisaran Rp25 miliar menjadi hanya Rp9 miliar. 

Penyusutan anggaran lebih dari separuh ini memaksa pemerintah desa memutar otak dalam menyusun skala prioritas pembangunan.

“Pendekatan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa penggemblengan di Balikpapan ini dirancang sebagai benteng pencegahan agar aparatur desa tidak terjerat kasus hukum akibat ketidaktahuan teknis.

Pembekalan ini fokus mengasah kemampuan pamong desa dalam memetakan celah kerawanan sejak tahap awal lelang maupun penunjukan penyedia.

"Selain meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur, bimtek ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai tahapan pengadaan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta memitigasi risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Tita.

Melalui pembenahan sistem dari hulu ke hilir ini, pemerintah daerah berharap setiap sen anggaran yang menyusut tersebut tetap mampu memicu pembangunan yang tepat sasaran di desa.(adv)