Salah satu langkah yang ditempuh Bupati Berau, Sri Juniarsih, yakni melakukan pendekatan langsung ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Upaya tersebut dilakukan agar program prioritas dan agenda pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap berjalan, meskipun kemampuan keuangan daerah menghadapi keterbatasan.

Sri Juniarsih mengatakan, upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa dilakukan secara instan. Ada sejumlah mekanisme dan tahapan yang harus dipenuhi agar usulan pembangunan daerah dapat diakomodasi.

Karena itu, Pemkab Berau terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, terutama untuk memperjuangkan program pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan saja upaya saya ke kementerian ini bisa segera terealisasi dan segera membangun,” ujarnya, Senin (26/10/2026).

Di sisi lain, Sri mengakui, kondisi anggaran saat ini turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan. Pemkab Berau harus melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.

Menurutnya, proyek yang telah memasuki tahap lelang dan mulai dikerjakan dipastikan tetap berlanjut. Namun, proyek yang masih dalam proses lelang tetapi belum menunjukkan progres pengerjaan berpotensi ditunda.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menyikapi keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan belanja pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia.

“Karena kami tidak mau berutang,” tegasnya.

Untuk memperbesar peluang mendapatkan tambahan dukungan pendanaan, Sri memastikan agenda kunjungan ke sejumlah kementerian masih akan berlanjut hingga akhir November mendatang.

Beberapa instansi yang masuk dalam agenda tersebut di antaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, kementerian yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) RI, serta sejumlah direktorat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan tersebut diarahkan untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan program masing-masing instansi.

Melalui langkah itu, Pemkab Berau berharap sejumlah usulan yang disampaikan dapat memperoleh dukungan konkret, sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sri menilai, upaya jemput bola menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas.

“Kita mengetuk pintu pemerintah kementerian di tengah efisiensi yang ada saat ini, karena kita berupaya agar Berau, tetap bisa membangun. Semoga upaya yang kita lakukan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)