Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, dukungan tersebut diberikan secara rutin setiap tahun. Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, mengatakan perhatian pemerintah daerah diwujudkan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bingkisan kepada para veteran.

"Setiap tahun kita salurkan, Penyaluran bantuan dilakukan melalui virtual account yang disalurkan lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD)," ungkap Rinda, Selasa (10/11/2026)

Rinda, akrabnya disapa, melanjutkan, selain bantuan tunai, pemerintah daerah turut menyerahkan bingkisan kepada para veteran sebagai bentuk perhatian pada momentum peringatan Hari Pahlawan.

Ia mengakui, bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan para veteran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara pemerintah daerah untuk menunjukkan penghargaan dan kepedulian kepada para pejuang bangsa.

“Pastinya tidak sebanding dengan perjuangan mereka. Tetapi, ini bagian dari upaya kita untuk menunjukkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perhatian terhadap veteran juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Terlebih, kelompok veteran dan janda veteran termasuk kelompok yang mendapatkan perhatian melalui program santunan sosial Dinsos Kukar.

Dalam standar pelayanan publik Dinsos Kukar, santunan sosial bagi veteran dan janda veteran memiliki mekanisme tersendiri. Penerima harus memenuhi persyaratan administrasi dan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Di sisi lain, Rinda menyebut kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program sosial. Meski demikian, Dinsos Kukar berupaya memastikan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap berjalan secara optimal.

“Di tengah-tengah efisiensi seperti ini, kami berupaya seoptimal mungkin melakukan penanganan-penanganan terhadap pemerlu kesejahteraan sosial yang ada di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Menurutnya, pelayanan sosial tidak hanya berfokus pada satu kelompok masyarakat, tetapi juga mencakup berbagai persoalan sosial yang membutuhkan penanganan pemerintah. Karena itu, upaya pelayanan terus dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

“Kami akui masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi, upaya itu terus-menerus kami lakukan untuk penanganan kasus-kasus sosial,” tuturnya.

Sebagai landasan penghormatan terhadap jasa para veteran, negara juga telah mengatur hak dan penghargaan bagi veteran melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Regulasi tersebut mengatur pemberian tanda kehormatan, tunjangan veteran, dana kehormatan, hingga hak pemakaman di taman makam pahlawan bagi veteran yang memenuhi ketentuan.

Rinda berharap berbagai bentuk pelayanan dan perhatian yang diberikan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk para veteran yang telah berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa.

"Keterbatasan yang masih dimiliki pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat," tutupnya. (Adv)