Porosnusantaranews, PENAJAM — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini tengah berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan migrasi data kependudukan digital. 

Instansi ini kembali menggelar operasi jemput bola yang kali ini dipusatkan di Kantor Desa Rawa Mulya, Kecamatan Babulu, pada Senin, 9 November 2026.

Langkah agresif ke tingkat tapak ini sengaja diambil demi mendongkrak capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi prasyarat utama integrasi data program Perlindungan Sosial (Perlinsos). 

Melalui posko keliling ini, warga dapat mengurus perekaman KTP-el, perbaikan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, hingga aktivasi IKD tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, blak-blakan menyebut instansinya sedang menghadapi tenggat waktu kritis dari pemerintah pusat hingga akhir Desember 2026.

Berdasarkan kalkulasi target nasional, berikut adalah rapor riil capaian digitalisasi data kependudukan di bumi Benuo Taka:

• Total Kepala Keluarga (KK) di PPU: Mencapai hampir 70.000 KK.

• Target Target Nasional (50%): Disdukcapil wajib menyisir dan mengaktifkan 35.000 KK hingga akhir tahun.

• Realisasi Capaian Terakhir: Per Jumat pekan lalu, angka aktivasi untuk kepentingan Perlinsos baru menyentuh kisaran 17 persen.

"Kami sedang mengejar target sampai dengan akhir Desember. Target dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Kemensos dan Kemendagri diupayakan mencapai 50 persen dari jumlah kepala keluarga di PPU," kata Bachtiar menerangkan potret minimnya realisasi saat ini.

Lebih jauh, Bachtiar menjelaskan bahwa pemutakhiran data lewat IKD ini bukan sekadar urusan formalitas angka di atas kertas. Validitas data kependudukan digital yang terintegrasi secara nasional merupakan kunci krusial untuk mengunci akurasi penyaluran bantuan sosial di lapangan.

Langkah ini dipercaya mampu memotong celah manipulasi, menekan salah sasaran, serta memastikan kelompok masyarakat rentan mendapatkan hak perlindungan sosialnya secara transparan dan berkeadilan.(adv)