Iklan Dua

DPRD Balikpapan Dorong Optimalisasi PAD, Soroti Kebocoran Pajak Hotel dan Restoran

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dinilai tidak bisa terus menjadi tumpuan dalam membiayai pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan didorong untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan, peningkatan PAD harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Balikpapan. Menurutnya, potensi pendapatan daerah masih terbuka lebar, terutama dari sektor perhotelan, rumah makan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sejumlah sektor perpajakan lainnya.

Dia menilai, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya tunggakan pajak, baik dari kalangan perusahaan maupun masyarakat.

"Patokan dari pemerintah pusat ini imbauannya sama. Saya berulang kali menyampaikan bahwa tolok ukur untuk meningkatkan PAD adalah bagaimana seluruh stakeholder di Kota Balikpapan bekerja keras. Salah satunya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perhotelan, rumah makan, PBB, dan pajak lainnya," ujar Yono kepada wartawan, pada Senin (16/11/2026).

Dia menegaskan, penguatan PAD menjadi kunci ketahanan fiskal daerah. Sebab, kemampuan daerah membiayai pembangunan tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Terlebih, kebijakan pemangkasan transfer pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.

"Ketahanan kita bergantung pada PAD. Teman-teman juga sudah mengetahui bahwa banyak pemotongan dana transfer dari pusat, termasuk DAU dan dana bagi hasil. Karena itu, kita tekankan bagaimana PAD bisa ditingkatkan agar pembangunan dan pemerataan dapat menjangkau seluruh wilayah di Balikpapan," jelasnya.

Terkait upaya pengawasan agar target peningkatan PAD sebesar 1,68 persen dalam APBD 2027 tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, Yono menyebut DPRD telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Salah satunya melalui penyusunan regulasi baru yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di Balikpapan. Menurutnya, kemudahan perizinan dan kepastian waktu pengurusan menjadi faktor penting untuk menarik minat investasi.

"Kami ingin membuat investor merasa mudah dan nyaman datang ke Balikpapan. Salah satunya melalui perda baru yang mengakomodasi keterbukaan bagi investor, termasuk memberikan kemudahan perizinan dan kepastian waktu dalam prosesnya," paparnya.

Selain itu, pengembangan kawasan logistik non-faktur juga menjadi salah satu peluang yang dinilai dapat diperbesar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

DPRD juga mendorong pengembangan fasilitas pelayanan publik berstandar internasional. Di antaranya pembangunan rumah sakit berkelas internasional sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke Pulau Jawa untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu.

Hal serupa diharapkan dapat diterapkan pada sektor pendidikan melalui kehadiran sekolah berstandar internasional. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas dapat terpenuhi di Kota Balikpapan.

Potensi sektor pariwisata juga tidak luput dari perhatian. Pengembangan destinasi wisata, termasuk wisata kuliner dan tempat rekreasi keluarga, dinilai bisa menjadi magnet baru bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Kehadiran pusat perbelanjaan Central Park yang baru dibuka juga diharapkan mampu menambah daya tarik kota sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Meski demikian, Yono menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor usaha yang sudah berjalan tetap menjadi perhatian utama. Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, masih ditemukan sejumlah rumah makan dan hotel yang dinilai belum transparan dalam melaporkan pendapatan maupun kewajiban pajaknya.

Dia mencontohkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara pendapatan riil usaha dengan nominal yang dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Komisi II DPRD Balikpapan mendorong pengadaan perangkat e-Bok sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pajak berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengawasi transaksi usaha secara lebih transparan dan akurat.

"Pengadaan e-Bok ini tujuannya agar pengawasan bisa dilakukan secara digital. Dengan begitu, pendapatan yang dilaporkan bisa lebih terpantau dan diakomodasi sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan PAD," terangnya.

Tidak hanya menyasar sektor hotel dan restoran, DPRD juga meminta Pemkot Balikpapan memberikan perhatian terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk perusahaan di kawasan Pertamina.

Yono berharap seluruh potensi pajak dari perusahaan besar dapat terakomodasi dengan baik. Sebab, masih ada kawasan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terjangkau dalam pendataan maupun pengawasan pajak.

"Kami juga mengimbau pemerintah kota, termasuk wali kota, agar mendorong seluruh perusahaan besar, termasuk Pertamina, untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Kawasan-kawasan yang selama ini belum terakomodasi juga harus menjadi perhatian. Harapannya, penerimaan pajak bisa meningkat di semua lini," pungkasnya. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)