Perkembangan tersebut menunjukkan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga mulai membuahkan hasil, khususnya di Balikpapan. Namun, kenaikan harga di PPU menjadi perhatian karena membutuhkan penguatan strategi pengendalian inflasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, pergerakan harga barang dan jasa di dua wilayah tersebut pada Agustus bergerak berlawanan. Balikpapan mencatat deflasi 0,03 persen (mtm), sedangkan PPU mengalami inflasi 0,52 persen (mtm).

“Inflasi tahunan di Balikpapan dan di PPU telah berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,19 persen (yoy) pada periode yang sama, namun masih berada di bawah inflasi tahunan gabungan empat kota di Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 3,83 persen (yoy),” kata Robi, Kamis (3/9/2026).

Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat 3,79 persen (yoy), sementara PPU sebesar 3,68 persen (yoy). Adapun inflasi tahun kalender hingga Agustus 2026 mencapai 2,47 persen di Balikpapan dan 3,53 persen di PPU.

Angkutan Udara hingga Bensin Tekan Inflasi Balikpapan

Deflasi Balikpapan pada Agustus terutama dipengaruhi kelompok transportasi dengan andil 0,26 persen (mtm). Lima komoditas yang menjadi penyumbang utama penurunan harga adalah angkutan udara, bensin, bawang merah, kangkung, dan tomat.

Tarif angkutan udara turun setelah harga avtur yang ditetapkan PT Pertamina mengalami penurunan mulai 1 Agustus 2026. Harga avtur untuk Bandara Sepinggan Balikpapan menjadi Rp21.825 per liter, dari sebelumnya Rp22.104 per liter.

Penurunan juga terjadi pada harga bensin. Kebijakan Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mulai 1 Agustus 2026 menjadi Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter turut menekan inflasi.

Harga bawang merah dan tomat ikut turun seiring meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi. Memasuki periode panen di Jawa dan Sulawesi membuat ketersediaan stok di pasar lokal meningkat.

Sementara itu, harga kangkung menurun karena pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan bertambah. Curah hujan yang semakin minim membuat tanaman kangkung tumbuh lebih subur sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat genangan air berlebih.

Meski mencatat deflasi, bukan berarti seluruh harga komoditas di Balikpapan turun. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,18 persen (mtm).

Lima komoditas yang paling banyak mendorong kenaikan harga adalah ikan layang, cabai rawit, kacang panjang, jagung manis, dan ketimun.

Harga ikan layang meningkat akibat terbatasnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan berakhirnya periode ikan pelagis kecil pada triwulan III 2026 serta tingginya gelombang laut yang membatasi aktivitas nelayan.

Cabai rawit, jagung manis, dan ketimun juga mengalami kenaikan harga. Pasokan dari sentra produksi di Jawa dan Sulawesi menurun akibat kondisi cuaca kemarau yang memengaruhi produksi. Di sisi lain, permintaan masih tetap kuat.

Harga kacang panjang turut meningkat karena pasokan dari petani lokal di sekitar Balikpapan terbatas. Cuaca kering memengaruhi tingkat produksi sehingga stok di pasar ikut berkurang.

PPU Hadapi Tekanan dari Pangan

Berbeda dengan Balikpapan, inflasi PPU pada Agustus terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok tersebut memberikan andil 0,41 persen (mtm).

Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, pemeliharaan/service, dan buncis.

Harga daging ayam ras meningkat karena pasokan ayam beku dari Jawa dan ayam segar dari PPU serta daerah sekitarnya terbatas. Kenaikan tersebut juga menjadi kompensasi atas meningkatnya biaya pakan ternak, sementara permintaan masih kuat.

Harga ikan tongkol ikut naik akibat hasil tangkapan nelayan menurun. Gelombang laut yang tinggi di perairan PPU dan sekitarnya membuat jumlah nelayan yang melaut berkurang.

Cabai rawit dan buncis mengalami kenaikan harga karena pasokan dari Jawa dan Sulawesi menurun akibat kondisi kemarau yang memengaruhi produksi. Kenaikan terjadi di tengah permintaan yang masih tinggi.

Sementara itu, tarif pemeliharaan/service kendaraan meningkat seiring naiknya biaya operasional bengkel. Kenaikan harga suku cadang, pelumas, dan bahan pendukung service membuat penyedia jasa menaikkan tarif sebagai kompensasi.

Di tengah kenaikan tersebut, sejumlah komoditas justru menjadi penahan inflasi PPU. Tomat, bawang merah, ikan layang, kelapa, dan bawang putih tercatat sebagai penyumbang deflasi terdalam.

Tomat dan bawang merah mengalami penurunan harga karena pasokan meningkat seiring masuknya periode panen di sejumlah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi. Ketersediaan stok di pasar pun bertambah.

Harga ikan layang turun karena hasil tangkapan nelayan masih tinggi. Migrasi ikan pelagis kecil, khususnya ikan layang, ke perairan PPU dan sekitarnya masih berlangsung sehingga pasokan di pasar tetap tersedia.

Harga kelapa ikut turun karena pasokan dari petani lokal di sekitar Penajam Paser Utara meningkat. Hal serupa terjadi pada bawang putih yang harganya menurun akibat meningkatnya pasokan impor, sehingga distribusi dan ketersediaan stok di pasar lebih lancar.

GPM hingga Kerja Sama Antardaerah Diperkuat

Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama dalam memastikan pasokan, distribusi, dan ketersediaan stok pangan strategis.

Pemantauan harga dan stabilisasi dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar sepanjang Agustus 2026.

Kerja sama antardaerah (KAD) juga terus diperkuat untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan pangan. Langkah ini menjadi semakin penting di tengah menguatnya dampak El Niño di sejumlah daerah sentra produksi.

Namun, tantangan pengendalian inflasi masih cukup besar. Puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada triwulan III 2026 dan berpotensi menekan produksi komoditas pertanian.

Dampak El Niño yang diprakirakan lebih kuat juga berisiko mengganggu produksi pangan, terutama di Jawa yang menjadi salah satu sentra produksi sekaligus pemasok utama bahan pangan strategis bagi Balikpapan, PPU, dan Paser.

Di sisi lain, akselerasi operasional SPPG yang masih berlanjut sepanjang 2026 berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan.

Balikpapan Sudah Gelar 87 Kali GPM

BI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat sinergi untuk mengantisipasi risiko kenaikan inflasi.

Sepanjang Agustus, pengendalian inflasi diperkuat melalui rapat koordinasi inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri RI. Selain itu, pada 11 Agustus 2026 digelar High Level Meeting (HLM) gabungan TPID Balikpapan, PPU, dan Paser untuk membahas langkah mitigasi dan strategi pengendalian inflasi daerah.

Hingga Agustus 2026, TPID Balikpapan telah melaksanakan 87 kali GPM. Tujuh di antaranya digelar sepanjang Agustus.

Operasi Pasar LPG 3 kilogram serta optimalisasi Kios GESIT dan Kios Penyeimbang juga terus dilakukan.

Di PPU, TPID telah melaksanakan 27 kali GPM, Pasar Murah, maupun Operasi Pasar. Empat kegiatan di antaranya digelar selama Agustus 2026.

Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP). Program tersebut antara lain diwujudkan melalui Tani Camp, Gerakan Tanam Cabai, dan pemanfaatan pekarangan di PPU maupun Balikpapan.

Dari sisi pasokan, kerja sama antardaerah juga diperluas. Balikpapan dan PPU bekerja sama dengan Kabupaten Karo, sedangkan Balikpapan menjalin kerja sama dengan Kabupaten Bulukumba. Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendiversifikasi sekaligus mengamankan pasokan komoditas strategis, khususnya hortikultura.

Pemantauan harga dan pasokan juga dilakukan secara terintegrasi melalui early warning system. Pembaruan harga bahan pokok penting (bapokting) dan neraca pangan terus dilakukan untuk mendeteksi potensi tekanan harga lebih dini.

Target Inflasi 2,5 Persen Plus-Minus 1 Persen

Robi menegaskan, KPwBI Balikpapan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak melalui wadah TPID. Salah satu fokusnya adalah mendorong implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

Langkah tersebut diarahkan agar inflasi daerah tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2026, yakni 2,5 persen plus-minus 1 persen.

BI Balikpapan juga akan terus mendorong optimalisasi berbagai program yang telah dituangkan dalam roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 untuk seluruh TPID di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser.

Dengan kondisi harga yang mulai melandai di Balikpapan, sementara tekanan inflasi masih meningkat di PPU, penguatan pasokan, distribusi, dan koordinasi antardaerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan hingga akhir 2026. (*/mto)