Porosnusantaranews, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggencarkan strategi jemput bola untuk mempercepat migrasi identitas warga ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Langkah ini sengaja diambil bukan sekadar mengejar target administratif, melainkan karena IKD kini dipatok sebagai syarat mutlak dan pintu masuk utama warga untuk mengakses portal perlindungan sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial.

Aksi integrasi digital ini melibatkan kolaborasi lintas sektoral antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, serta Diskominfo PPU.

Salah satu posko pelayanan langsung didirikan di Kantor Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kamis, 29 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati PPU Nomor 28 Tahun 2025 tentang Percepatan Aktivasi IKD.

“Ini merupakan program nasional dari Kemensos yang berkolaborasi dengan jajaran dinas di daerah. IKD ini menjadi pintu masuk sebelum masyarakat mengakses portal perlindungan sosial,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief.

Bachtiar menjelaskan, migrasi ini adalah bagian dari transformasi total administrasi kependudukan.

Dokumen konvensional seperti KTP elektronik fisik dan Kartu Keluarga secara bertahap dipindahkan ke dalam aplikasi ponsel pintar.

“Dulu berbentuk kertas, kemudian menjadi KTP elektronik fisik, dan sekarang bertransformasi ke HP kita. 

Jadi, segala sesuatu sudah dalam genggaman,” katanya.

Di tengah masifnya digitalisasi ini, Disdukcapil PPU meniupkan peluit peringatan keras terkait keamanan data pribadi. 

Bachtiar mewanti-wanti masyarakat agar tidak kepincut oleh modus penipuan jarak jauh yang mengatasnamakan petugas catatan sipil, terutama yang meminta pemindaian wajah (face scan) via ponsel. 

Di beberapa daerah, celah ini kerap dieksploitasi pelaku kejahatan hingga memicu kerugian finansial korban.

“Abaikan apa pun itu. Baik dalam bentuk telepon, kirim pesan, media sosial, ataupun video call. Yang bersangkutan harus bertemu langsung dengan petugas atau datang ke kantor,” tegas Bachtiar.

Inisiatif menyisir wilayah pelosok ini menuai respons positif dari warga tapak yang kerap terkendala jarak ongkos ke pusat pemerintahan. 

Salah seorang warga dari Desa Api-Api berharap, operasi serupa makin rutin digelar tahun depan. 

“Ini sangat memudahkan kami yang tinggal di wilayah pelosok,” ucap warga tersebut.

Setelah merampungkan safari di Kelurahan Buluminung, Pejala, Kampung Baru, dan Desa Api-Api, Disdukcapil PPU langsung memasang target berikutnya.

Mulai 2 hingga 5 November 2026, posko aktivasi massal akan dipusatkan di Kantor Disdukcapil PPU, Jalan Propinsi Km 9, Kelurahan Nipah-Nipah.

Pelayanan dijadwalkan bergilir per hari khusus untuk melayani warga dari empat kelurahan: Lawe-Lawe, Nenang, Nipah-Nipah, dan Sungai Parit.(adv)