Program pendanaan karbon itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mempercepat program perhutanan sosial. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, keberadaan program tersebut tidak hanya berorientasi pada konservasi hutan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Dukungan itu disampaikan Sri Juniarsih saat menghadiri rapat kelompok kerja (pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Ruang RKPD Bapelitbang, Selasa (28/4/2026).

Dalam rapat tersebut dibahas penyusunan langkah strategis perhutanan sosial ke depan, termasuk kebijakan IAD (Integrated Area Development) serta analisis peran para pihak yang terlibat untuk periode 2026–2030. Perencanaan tersebut akan diintegrasikan dengan program perhutanan dan rencana kerja lembaga pokja.

Sri Juniarsih menyebut, sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Melalui program karbon hutan Kabupaten Berau, dana yang diterima 77 kampung akan dimanfaatkan untuk menjaga dan memelihara kawasan hutan sekaligus meningkatkan potensi sumber daya alam di dalamnya.

“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Dana karbon ini dimanfaatkan tanpa mengganggu fungsi hutan, tetapi justru meningkatkan sumber daya alam sehingga menjadi aset bagi masyarakat,” ujarnya, pada Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan perhutanan sosial. Pengelolaan hutan yang baik diyakini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi kepentingan nasional hingga internasional.

“Hutan akan memberikan manfaat dalam menjaga kehidupan. Karena itu masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga perhutanan sosial,” katanya.

Sri Juniarsih menjelaskan, pembangunan wilayah terpadu berbasis nasional melalui dokumen IAD dan master plan telah melalui proses panjang. Dokumen tersebut menjadi instrumen strategis mengingat sekitar 68 persen wilayah daratan Kabupaten Berau merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sementara sebagian kewenangan lainnya berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengidentifikasi berbagai persoalan kehutanan serta merumuskan kebijakan yang tepat.

“Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Master plan perhutanan sosial yang disusun sebagai panduan strategis lima tahunan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, organisasi nonpemerintah (NGO), dunia usaha, akademisi, hingga media.

Konsep green collaboration juga terus didorong melalui pendampingan mitra NGO maupun peningkatan keterlibatan sektor swasta, baik dari sektor perkebunan maupun pertambangan. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui skema RaCP (Remediation and Compensation Procedure), optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan usaha, maupun kemitraan lingkungan.

“Keberhasilan program ini menjadi kunci keberlanjutan pembangunan daerah yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Mari jadikan rapat ini sebagai ruang refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bersama untuk menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, serta membangun masa depan hutan Kabupaten Berau yang hijau, lestari, dan sejahtera,” pungkasnya. (rmo)