Porosnusantaranews,BERAU – Keberadaan pihak yang mengatasnamakan media namun tidak memiliki identitas maupun kelembagaan yang jelas menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.
Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan sekaligus mengaburkan batas antara kerja jurnalistik dengan aktivitas lain yang membawa nama pers.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said mengatakan, masyarakat maupun pemerintah perlu dapat membedakan media yang menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dengan pihak yang sekadar menggunakan nama media.
Menurut Said, kejelasan identitas dan kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dengan media. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik juga dituntut memahami aturan serta memiliki kemampuan dalam mengolah informasi.
“Pemerintah juga merasa lebih nyaman ketika berhadapan dengan media yang jelas dan wartawannya memiliki kompetensi,” katanya.
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi. Saat ini, siapa pun dapat membuat dan menyebarkan informasi dengan mudah, termasuk menggunakan identitas yang mengatasnamakan media.
Karena itu, Said mendorong wartawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalisme. Menurutnya, UKW tidak semata-mata menjadi persyaratan administratif atau sekadar mendapatkan sertifikat, tetapi juga menjadi sarana mengukur kemampuan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Menulis itu ada kompetensinya. Ada orang yang bisa tersinggung atau tidak menerima apa yang kita sampaikan. Karena itu, kemampuan dan profesionalisme harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Said juga mengingatkan wartawan agar setiap informasi yang diperoleh tidak langsung dijadikan berita tanpa melalui proses konfirmasi.
"Kecepatan pemberitaan harus tetap diimbangi dengan verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Di sisi lain, Said menegaskan bahwa pemerintah tidak mengharapkan media hanya memberitakan hal-hal positif terkait pembangunan. Kritik dan evaluasi dari pers justru dibutuhkan untuk membantu pemerintah melihat berbagai persoalan di lapangan.
“Pers ini bukan semata-mata mencari kekurangan. Justru menjadi evaluasi dan introspeksi bagi pemerintah,” tuturnya.
Ia berharap hubungan pemerintah dan media di Kabupaten Berau terus berjalan dengan mengedepankan profesionalisme. Kejelasan media, kompetensi wartawan, serta kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap memiliki kredibilitas.
"Saya berharap, di tengah mudahnya seseorang mengatasnamakan media, wartawan profesional tetap mampu menunjukkan perbedaannya melalui kompetensi," pungkasnya. (adv)
Tulis Komentar