Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Persoalan pelayanan air bersih, penanganan banjir, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, pada Senin (13/7/2026).

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri didampingi Wakil Ketua DPRD Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Alwi Al Qadri mengatakan enam fraksi DPRD telah menyampaikan berbagai masukan, saran, dan pertanyaan melalui pemandangan umum pada rapat sebelumnya, 6 Juli 2026.

Menurutnya, secara umum seluruh fraksi mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan APBD 2025. Apresiasi tersebut salah satunya ditunjukkan melalui keberhasilan Pemkot kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

"Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujar Alwi.

Meski demikian, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah mendorong optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi melalui kemudahan berusaha, memaksimalkan potensi penerimaan daerah, serta meningkatkan alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pemberian jaminan dan bantuan sosial.

Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti masih adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan layanan air bersih, banjir, hingga dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Atas berbagai catatan tersebut, DPRD menantikan jawaban pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," katanya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyebut persoalan pelayanan air bersih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Menurutnya, gangguan distribusi air beberapa waktu lalu disebabkan kebocoran pipa di sejumlah wilayah yang sempat memicu keresahan masyarakat.

Pemkot, kata Bagus, terus memprogramkan perbaikan jaringan pipa distribusi yang sebagian besar telah berusia hampir 40 tahun karena dibangun sejak era 1980-an.

Di sisi lain, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) juga terus meningkatkan kapasitas pelayanan melalui optimalisasi sumber air baku. Upaya tersebut dilakukan dengan pengerukan Waduk Manggar serta pemanfaatan kolam-kolam retensi di sejumlah kawasan perumahan.

Langkah tersebut diperkirakan mampu menambah kapasitas distribusi air hingga 50 liter per detik yang akan dialokasikan untuk wilayah Balikpapan Barat. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu sambungan rumah (SR) baru yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan jaringan pipa induk.

"Untuk investasi yang lebih besar, saat ini masih dalam tahap kajian," ujar Bagus.

Terkait pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu, Bagus menjelaskan proyek tersebut telah melalui pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, kontrak pekerjaan diputus karena penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut dapat kembali dianggarkan pada APBD Tahun 2027 melalui pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Soal penanganan banjir, Pemkot Balikpapan juga terus mengupayakan pembebasan lahan sebagai salah satu langkah mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terutama di kawasan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sementara mengenai SiLPA, Bagus menjelaskan sebagian besar berasal dari efisiensi hasil lelang serta sejumlah anggaran yang tidak terserap secara optimal. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan akan dimanfaatkan kembali sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Ia berharap sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD terus diperkuat agar penanganan banjir, khususnya yang membutuhkan pembebasan lahan, dapat dipercepat.

"Saya berharap dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa selesai. Tentunya diperlukan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama terkait pembebasan lahan," pungkasnya. (mto)