Porosnusantaranews,BALIKPAPAN - Laju inflasi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2026 masih positif, tetapi mulai melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga semakin terkendali seiring efektivitas berbagai program stabilisasi yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, melandainya inflasi didukung kelancaran pasokan dan distribusi pangan strategis, ketersediaan stok yang terjaga, serta sinergi kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan TPID. Berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar sepanjang Juli 2026 turut menjaga keterjangkauan harga di tengah tingginya permintaan masyarakat dan tekanan harga energi global. BI bersama TPID menargetkan inflasi 2026 tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen melalui penguatan pasokan, stabilisasi harga, dan ketahanan pangan.
Secara bulanan, Balikpapan mencatat inflasi 0,25 persen (mtm) dan PPU 0,28 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Balikpapan mencapai 3,06 persen (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional 2,88 persen, sedangkan PPU sebesar 2,34 persen, masih di bawah nasional. Inflasi kedua daerah juga lebih rendah dibanding gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang mencapai 3,31 persen (yoy), serta masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Di Balikpapan, inflasi terutama dipicu kelompok transportasi dengan andil 0,31 persen (mtm). Lima komoditas penyumbang inflasi terbesar ialah bensin, pelumas/oli mesin, bakso siap santap, jasa servis kendaraan, dan sawi hijau. Kenaikan harga dipengaruhi penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp16.650 per liter sejak 10 Juni 2026, tingginya harga bahan baku pelumas, kenaikan biaya produksi makanan dan jasa servis, serta terbatasnya pasokan sawi akibat musim hujan.
Sebaliknya, deflasi terbesar di Balikpapan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,15 persen (mtm). Komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi cabai rawit, tomat, bawang merah, emas perhiasan, dan angkutan udara. Turunnya harga dipicu meningkatnya pasokan saat musim panen di Jawa dan Sulawesi, penurunan harga avtur untuk penerbangan domestik mulai 1 Juli 2026, serta melemahnya harga emas dunia.
Di PPU, inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,11 persen (mtm). Penyumbang utamanya adalah daging ayam ras, ikan tongkol, ikan layang, bensin, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan harga dipicu terbatasnya pasokan ayam, tingginya harga pakan, menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat gelombang tinggi, penyesuaian harga Pertamax, serta naiknya biaya distribusi dan logistik bahan bakar rumah tangga.
Sementara itu, deflasi terdalam di PPU berasal dari cabai rawit, tomat, buncis, jagung manis, dan kacang panjang. Penurunan harga didorong meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Jawa, Sulawesi, maupun wilayah lokal sehingga stok di pasar bertambah.
Ke depan, BI mengingatkan masih ada sejumlah risiko inflasi, antara lain musim kemarau pada triwulan III 2026, potensi El Nino yang lebih kuat sehingga dapat mengganggu produksi pertanian di Jawa sebagai daerah pemasok utama pangan, serta meningkatnya kebutuhan pangan seiring akselerasi operasional SPPG pada semester II 2026.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui rapat rutin bersama Kementerian Dalam Negeri, mitigasi risiko kekeringan, pelaksanaan workshop TANI CAMP 2026 untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui Good Agricultural Practice (GAP), penyaluran bibit cabai, tomat, dan terong, serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah di 34 kelurahan Balikpapan pada 20 Juli–17 Agustus 2026 dan di PPU pada 14–16 Juli 2026.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dan pelaksanaan roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 agar inflasi di Balikpapan, PPU, dan Paser tetap berada dalam sasaran nasional. (*/mto)
Tulis Komentar