Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota memastikan perencanaan pembangunan yang disusun untuk 2027 dapat berjalan selaras dengan pelaksanaannya di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H Yusri usai rapat pembahasan Rencana Kerja (Renja) 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Yusri, Komisi III memiliki delapan mitra kerja. Hingga saat ini, pembahasan baru dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

"Kami tidak ingin perencanaan berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Karena itu kami meminta Bappeda Litbang mematangkan perencanaan agar apa yang dirancang benar-benar bisa diwujudkan," kata Yusri.

Ia menilai sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan realisasi program menjadi penting agar pembangunan kota berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain membahas perencanaan pembangunan, Komisi III juga menyoroti penataan kawasan kumuh di Balikpapan. Dalam pembahasan bersama Disperkim, DPRD meminta agar kawasan kumuh tidak hanya ditangani dari sisi infrastruktur, tetapi juga memiliki nilai estetika yang lebih baik.

"Kami ingin kawasan kumuh bisa ditata dengan maksimal sehingga terlihat lebih baik dan memberikan wajah kota yang lebih tertata," ujarnya.

Pada hari yang sama, Komisi III juga menggelar rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Yusri mengatakan, sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia, termasuk Balikpapan. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Kami ingin pengelolaan sampah lebih baik, lebih terintegrasi, dan memiliki manfaat ekonomi," katanya.

Komisi III juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan sampah. Salah satunya melalui inisiatif Wahyullah Bandung yang aktif mendorong pengelolaan sampah di Balikpapan.

Menurut Yusri, pemerintah daerah melalui DLH perlu memberikan dukungan terhadap berbagai program pengelolaan sampah yang digagas masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengungkapkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) saat ini mengalami penurunan. Jika sebelumnya mencapai sekitar 600 hingga 700 ton per hari, kini jumlahnya berada di kisaran 500 ton per hari.

Penurunan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang mulai dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Meski demikian, Yusri mengakui masih terdapat sejumlah program atau fasilitas pengelolaan sampah yang sempat berjalan, namun kemudian tidak lagi aktif. DPRD meminta masyarakat melaporkan kondisi tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti bersama DLH.

"Kalau ada fasilitas atau program yang sudah tidak aktif, laporkan kepada kami. Nanti akan kami dorong agar bisa diaktifkan kembali," ujar Yusri.

Selain persoalan sampah, Komisi III juga menyoroti pentingnya konsistensi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, termasuk pembangunan trotoar dan median jalan, agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pemerintah daerah. (*)