Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Sorotan terhadap kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) kembali menguat. Keluhan warga soal layanan air bersih dinilai belum terjawab secara optimal. Anggota DPRD Balikpapan dari Dapil Balikpapan Barat, Arisanda, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam pelayanan distribusi air kepada masyarakat.

Menurut dia, suara warga yang disampaikan dalam forum dan juga didengar insan pers mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Keluhan masyarakat hari ini jelas, layanan air dari PDAM atau PTMB masih jauh dari harapan,” ujarnya kepada wartawan, pada Senin (20/4/2026).

Arisanda meminta jajaran pimpinan PTMB tidak hanya berada di balik meja, tetapi turun langsung menyerap aspirasi warga. Ia menekankan pentingnya empati dalam memberikan pelayanan. “Dengarkan jeritan masyarakat. Air bersih itu kebutuhan dasar, dan penyediaannya menjadi tanggung jawab PDAM,” tegasnya.

Khusus di Balikpapan Barat, keluhan disebut terjadi hampir setiap hari. Mulai dari kualitas air yang kurang bersih hingga aliran yang kerap tidak mengalir. Kondisi ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut. “PDAM harus segera berbenah demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, Arisanda tetap mengapresiasi langkah PTMB dalam melakukan peremajaan jaringan pipa. Upaya tersebut dinilai sebagai indikasi adanya kerja nyata di lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah teknis saja tidak cukup tanpa kebijakan jangka panjang yang jelas.

Ia menyoroti pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan air. Ketergantungan pada sumber air hujan melalui waduk dinilai bukan solusi berkelanjutan.

Sebagai alternatif, Arisanda menyinggung pemanfaatan teknologi desalinasi air laut yang telah diterapkan pihak swasta, seperti di PT Kutai Refinery Nusantara. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah. “Swasta saja bisa, masa pemerintah tidak bisa. Tinggal ada kemauan untuk berubah dan mencari solusi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi serta keberanian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk mengatasi persoalan air bersih. Dengan skema pembiayaan bertahap, menurutnya, perbaikan layanan bisa direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Semua tergantung komitmen pemerintah. Kalau ingin serius, pasti ada jalan untuk memperbaiki kesenjangan layanan air di Balikpapan,” pungkasnya. (Adv/mto)