Iklan Dua

Andi Arif Agung: Revisi Perda Miras, UMKM Dilarang Jual Minuman Beralkohol

$rows[judul]
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan kini membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan, menyusul maraknya peredaran miras yang mulai merambah transaksi daring hingga lingkungan usaha kecil.

Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan Andi Arif Agung menegaskan, regulasi daerah secara tegas melarang aktivitas jual beli minuman beralkohol di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam aturan yang berlaku saat ini, peredaran minuman beralkohol hanya diperbolehkan di area hotel tertentu yang telah mengantongi izin resmi.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Peredaran minuman beralkohol justru ditemukan di luar kawasan perhotelan. Bahkan, pemerintah mendapati adanya pihak hotel yang melakukan pembelian minuman beralkohol melalui transaksi daring.

Selama ini, kewenangan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran tersebut masih terbatas pada pemberian teguran administratif. Sementara itu, kewenangan pencabutan izin berada di tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan rekomendasi dinas perizinan daerah.

“Kondisi itu tentu melanggar ketentuan jalur distribusi resmi. Kasus pelanggaran ini sudah masuk ke ranah hukum. Yang jelas tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama kepolisian rutin menggelar operasi pengawasan setiap tiga bulan,” ujarnya, Selasa (17/11).

Andi Arif menjelaskan, revisi perda nantinya akan menitikberatkan pengawasan pada empat aspek utama. Meliputi jenis barang yang dijual, identitas penjual, lokasi penjualan, serta persyaratan pembeli.

Keempat aspek tersebut menjadi dasar pengendalian peredaran minuman beralkohol agar lebih terarah dan menyeluruh. Selain menjaga ketertiban umum, pembaruan regulasi juga ditujukan untuk melindungi moralitas generasi muda dari dampak peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali.

“Revisi perda ini basisnya adalah pengendalian yang ketat dan menyeluruh. Kalau kita tidak segera mengendalikan peredarannya, situasi kota akan bertambah susah. Soalnya minuman beralkohol ini ternyata beredar luas di luar hotel,” jelasnya.

Tak hanya memperketat pengawasan, Bapemperda juga akan memperjelas ketentuan sanksi hukum serta mekanisme koordinasi antarlembaga. Dengan begitu, penindakan di lapangan diharapkan berjalan lebih efektif tanpa adanya tumpang tindih maupun saling lempar kewenangan antarinstansi.

Di sisi lain, pelaku UMKM diharapkan tetap fokus mengembangkan usaha sesuai bidangnya, seperti kuliner dan kerajinan. Mereka tidak diperbolehkan memanfaatkan usaha sebagai celah untuk memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal.

Sebab, persoalan peredaran miras bukan semata menyangkut pelanggaran aturan distribusi. Lebih jauh, pengawasan terhadap pembeli dan konsumen juga menjadi perhatian, mengingat peredaran minuman beralkohol berpotensi menjangkau kalangan anak-anak hingga remaja. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)