Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Penyelesaian kendaraan dinas yang sudah tidak produktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini terkendala proses penilaian. Keterbatasan tenaga penilai dan antrean pelayanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) membuat sejumlah aset harus menunggu berbulan-bulan sebelum bisa dilelang.
Kini, kendala tersebut mulai teratasi setelah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar mendapat dukungan dari Kejaksaan. Sebanyak 101 kendaraan roda dua telah melalui proses penilaian dan diajukan untuk dilelang melalui aplikasi KPKNL.
Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, penilaian merupakan tahapan wajib sebelum barang milik daerah dapat dilepas melalui mekanisme lelang.
"Persoalannya, pemerintah daerah belum memiliki tenaga penilai aset sendiri. Padahal, setiap kendaraan yang akan dilelang harus terlebih dahulu diketahui nilai wajarnya," ungkap Bagus, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah bergantung pada pelayanan KPKNL untuk mendapatkan penilaian sekaligus memproses pelelangan. Sementara itu, lembaga tersebut harus melayani permohonan dari berbagai wilayah dengan jumlah petugas yang terbatas.
"Permohonan penilaian tidak hanya datang dari Kukar. KPKNL juga menangani daerah lain di Kalimantan, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan jadwal pelayanan yang tersedia," jelasnya.
Kondisi antrean tersebut menjadi salah satu penyebab kendaraan yang seharusnya sudah bisa diselesaikan justru bertahan cukup lama dalam daftar aset pemerintah.
Untuk mengatasi hambatan itu, BPKAD memanfaatkan dukungan tenaga penilai dari Kejaksaan Negeri Kukar dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Keterlibatan kedua institusi tersebut membantu mempercepat tahapan yang sebelumnya sulit dilakukan karena keterbatasan sumber daya penilai.
"Setelah ada dukungan dari Kejaksaan, proses yang sebelumnya terkendala antrean bisa kami dorong lebih cepat. Ini sangat membantu dalam menyelesaikan tahapan penilaian kendaraan," katanya.
Dalam prosesnya, BPKAD turut berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kukar untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan lelang.
Bagus menyebut, saat ini pengajuan 101 kendaraan roda dua tersebut telah masuk ke aplikasi lelang KPKNL. BPKAD tinggal menunggu proses lanjutan dari lembaga yang berwenang.
"Dokumen dan proses penilaiannya sudah kami selesaikan. Pengajuannya juga sudah masuk ke sistem KPKNL, sehingga sekarang tinggal menunggu tahapan berikutnya," tuturnya.
Dia berharap penyelesaian melalui lelang ini dapat mengurangi penumpukan kendaraan yang sudah tidak menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah. Dengan demikian, aset lama yang selama ini belum terselesaikan memiliki kepastian penanganan. (Adv)
Tulis Komentar