Iklan Dua

Tiga Persoalan Aset Daerah Kukar Masuk Agenda Pemulihan Bersama Kejaksaan

$rows[judul]
Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, keberadaan barang yang tidak diketahui, hingga tunggakan pajak kendaraan menjadi tiga persoalan yang tengah dibidik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketiga masalah tersebut masuk dalam kesepakatan kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. 

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, penanganan ketiga persoalan tersebut membutuhkan dukungan lintas instansi. Terlebih, aset yang harus ditangani jumlahnya mencapai ribuan unit dan tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

"Di lapangan kami menemukan tiga kelompok persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ketiganya menjadi bagian dari kesepakatan bersama Kejaksaan," kata Bagus, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, persoalan pertama berkaitan dengan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pihak yang tidak memiliki hak. Kondisi tersebut membutuhkan langkah penyelesaian agar pemerintah kembali memperoleh kepastian atas aset yang dimilikinya.

Persoalan berikutnya menyangkut aset yang secara administrasi masih tercatat, tetapi keberadaan fisiknya tidak diketahui. Sementara itu, persoalan ketiga berkaitan dengan kewajiban pajak kendaraan yang masih tercatat dan perlu dituntaskan.

"Masalahnya bukan hanya soal barang yang dikuasai orang lain. Ada juga aset yang fisiknya belum bisa dipastikan keberadaannya serta kewajiban pajak kendaraan yang masih tercatat," terangnya.

Kerja sama penanganan tersebut telah diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada Agustus lalu di Pendopo Bupati Kukar. Kesepakatan itu dirancang untuk memberikan ruang koordinasi dan pendampingan dalam penyelesaian berbagai persoalan aset daerah.

Bagus menilai, keterlibatan Kejaksaan menjadi penting karena sejumlah persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melakukan pencatatan ulang atau pemeriksaan administrasi.

"Untuk persoalan yang sudah melibatkan penguasaan pihak lain maupun membutuhkan penelusuran, tentu pemerintah memerlukan dukungan yang lebih kuat agar penyelesaiannya memiliki landasan hukum," ujarnya.

Dia menyebut, keberadaan bidang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan memberikan dukungan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengamankan kekayaan milik negara maupun daerah.

"Ini merupakan dukungan yang sangat berarti bagi Pemda. Dengan adanya bidang khusus yang menangani pemulihan aset, kami memiliki mitra untuk membantu menyelesaikan persoalan yang selama ini sulit dituntaskan," tuturnya.

Melalui kerja sama yang berlangsung selama dua tahun, BPKAD Kukar menargetkan penanganan ketiga kelompok persoalan tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah berharap setiap aset yang bermasalah dapat memperoleh kejelasan status dan penyelesaian sesuai ketentuan. (Adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)