Iklan Dua

Distanak Kukar Buka Jalur Usulan Bantuan Sarana Pertanian melalui Kelompok Tani

$rows[judul]
Porosnusantaranews,KUTAI KARTANEGARA – Kebutuhan sarana produksi dan infrastruktur masih menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kelompok tani dapat menyampaikan kebutuhan tersebut melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar untuk ditelaah dan disesuaikan dengan program serta kemampuan anggaran pemerintah.

Kepala Distanak Kukar, Mohammad Rifani, menyebut kebutuhan petani beragam, mulai dari benih bersertifikat dan pupuk bersubsidi hingga infrastruktur penunjang seperti saluran air dan jalan usaha tani. Karena itu, usulan dari kelompok tani menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan di tingkat lapangan.

“Petani bisa menyampaikan kebutuhannya melalui kelompok tani. Dari situ, kita dapat melihat apa yang diperlukan, apakah benih, pupuk, sarana pengairan, atau prasarana lain yang menunjang kegiatan pertanian,” ujar Rifani, Sabtu (24/10/2026)

Ia berujar, pengajuan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Distanak untuk menilai bentuk dukungan yang memungkinkan. Kebutuhan setiap kelompok tidak selalu sama sehingga usulan perlu dilihat berdasarkan kondisi dan prioritas di wilayah masing-masing.

Rifani mengatakan, pemerintah daerah perlu mengetahui kebutuhan yang diajukan secara jelas sebelum menentukan tindak lanjut. Dengan begitu, dukungan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi petani.

“Kita perlu mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperlukan oleh petani. Karena itu, usulan harus disampaikan agar bisa kita pelajari dan sesuaikan dengan program yang memungkinkan untuk dilaksanakan,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, usulan yang masuk akan dilihat berdasarkan kemungkinan dukungan melalui anggaran daerah. Jika kebutuhan tersebut memerlukan kewenangan atau pembiayaan pemerintah pusat, Distanak dapat meneruskannya kepada kementerian terkait.

“Kalau memungkinkan melalui anggaran daerah, tentu akan kita pertimbangkan sesuai kemampuan yang ada. Kalau membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, kita bisa mengusulkannya melalui kementerian yang membidangi,” jelasnya.

Meski demikian, penyampaian usulan tidak otomatis membuat bantuan langsung direalisasikan. Ada tahapan penelaahan dan penyesuaian dengan program serta ketersediaan anggaran yang perlu dilalui sebelum dukungan dapat diberikan.

Rifani mengingatkan kelompok tani agar menyampaikan kebutuhan yang memang diperlukan untuk menunjang kegiatan pertanian. Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan dukungan yang dapat diupayakan.

“Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena ada tahapan dan penyesuaian anggaran. Tetapi, kebutuhan yang disampaikan petani menjadi bahan bagi kita untuk melihat dukungan apa yang bisa diupayakan,” pungkas Rifani. (Adv)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)