Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Longgarnya aturan pengawasan minuman beralkohol di Balikpapan menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Dewan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol. Dua poin utama yang menjadi sorotan adalah pengaturan zonasi tempat penjualan dan pembatasan usia pembeli.
Usulan tersebut muncul lantaran pemerintah kota masih kesulitan menertibkan peredaran minuman keras (miras) di lapangan. Salah satunya, banyak kafe maupun tempat tongkrongan anak muda yang diduga menjual minuman beralkohol secara bebas. Namun, aparat penegak peraturan daerah belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyegel maupun memberikan tindakan tegas terhadap tempat usaha tersebut.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan Andi Arif Agung mengatakan, persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah belum adanya ketentuan mengenai batas usia minimal pembeli minuman beralkohol dalam perda tersebut.
“Ketiadaan pasal usia ini membuka peluang besar bagi anak-anak di bawah umur untuk membeli miras. Ini jelas situasi darurat bagi kita. Tugas pemerintah menjaga keselamatan jiwa dan akal anak dari kerusakan. Kan miras jelas merusak,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Andi Arif, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah hukum yang harus segera dibenahi. Karena itu, revisi Perda Nomor 16 Tahun 2000 menjadi salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Melalui revisi tersebut, aparat pemerintah daerah diharapkan memiliki payung hukum yang jelas untuk menindak pelaku usaha maupun penjual minuman beralkohol yang melanggar ketentuan. Termasuk mencegah anak di bawah umur terlibat dalam transaksi miras.
“Belum adanya revisi Perda Nomor 16 Tahun 2000 ini yang dilematis bagi kita. Banyak tempat tongkrongan sudah kedapatan jual minuman keras. Lalu aturan batas usia pembeli ternyata belum ada sampai sekarang. Kan ada itu anak kecil disuruh beli miras,” jelasnya.
Andi Arif menegaskan, Bapemperda mengusulkan sejumlah ketentuan baru dalam revisi perda tersebut. Di antaranya, pengawasan ketat terhadap zonasi tempat penjualan minuman beralkohol serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk memverifikasi identitas pembeli.
Tak hanya itu, pelaku usaha yang nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin atau melayani pembeli di bawah umur juga diusulkan menghadapi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha secara permanen.
DPRD, lanjut dia, berkomitmen memutus mata rantai penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dan remaja. Regulasi yang lebih tegas dinilai penting agar pengawasan tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diterapkan di lapangan.
“Kita harus melindungi generasi muda dari ancaman bahaya minuman beralkohol sejak dini. Revisi perda ini menutup seluruh celah hukum lama dengan aturan yang tegas, modern, dan mudah aparat jalankan di lapangan,” tambahnya. (Adv/mto)
Tulis Komentar