Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi antara PMII, sopir truk, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, kepolisian, serta pihak Pertamina di Aula Auditorium Lantai 3 Kantor Balai Kota Balikpapan, pada Rabu (9/9/2026) pukul 14.10 Wita.

Audiensi dihadiri Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli, Plt Kabid Angkutan M. Islamiawan, SAM PT Pertamina Patra Niaga Narotama Aulia Fazri, SBM PT PPN Hasanuddin R, Kabid Lalu Lintas Dishub Balikpapan Sri Kusrini, Kasat Intelkam Polresta Balikpapan AKP Marten Luter, serta perwakilan Subdit Indagsi Dit Krimsus Polda Kaltim Iptu Sugianto dan Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Kaltim Iptu Arief Hidayat T.

Dari unsur mahasiswa hadir Ketua PMII Cabang Balikpapan Hijir Ismail bersama M. Ismail, Fikri Nafi, Zufar, Niar Muhammad, M. Abdulsholihin, M. Masnyur Arum, dan M. Gilang Permana.

Sementara dari kalangan sopir truk hadir perwakilan TCB, yakni Wowor, Yuri, Ali, Musleh, Khosman, Moch Ali, Pondi, La Andi, Subairi, Saiful, dan Saroni. Sedangkan dari KSTB hadir H. Sodik, Ruspandi, Sira Jumran, Kosmiran, M. Rotib, Abdus Salam, M. Asfar, Yasiri, dan Muski.

Dalam audiensi tersebut terungkap konsumsi Solar subsidi di Balikpapan mengalami peningkatan hingga 40 persen. Pemkot telah merespons kondisi itu dengan menerapkan sistem ganjil-genap di sejumlah SPBU.

Penerapan sistem tersebut dinilai mampu mengurai antrean. Kondisi pengisian BBM oleh sopir truk saat ini disebut jauh lebih kondusif dibandingkan setelah aksi pada Mei 2026 yang sempat diwarnai antrean panjang.

Namun, hasil pengawasan di lapangan, salah satunya di SPBU Km 13, menunjukkan antrean angkutan umum justru kosong, khususnya kendaraan roda enam dengan berat di bawah 10 ton.

Asisten I Setkot Balikpapan, Zulkifli mengatakan Pemkot telah menyiapkan langkah pengawasan dengan membentuk Satgas yang melibatkan berbagai unsur.

"Kami sudah membuat langkah-langkah seperti membuat Satgas yang akan melibatkan Polri dengan Kejaksaan serta melibatkan mahasiswa dan masyarakat (sopir truk)," kata Zulkifli.

Satgas tersebut nantinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Jika ditemukan praktik pengetapan BBM subsidi, petugas akan membuat laporan polisi.

Ketua PMII Cabang Balikpapan Hijir Ismail menyambut baik penerapan sistem ganjil-genap yang dinilai efektif mengurai antrean. Namun, dia meminta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut diperketat.

PMII mengusulkan pembentukan Satgas khusus yang memantau pelaksanaan ganjil-genap di SPBU sekaligus menindak tegas praktik pengetapan BBM subsidi.

Hijir juga mempertanyakan langkah konkret serta skema pengawasan Pemkot dalam mengawal implementasi aturan tersebut di lapangan.

Selain itu, PMII menyayangkan ketidakhadiran Kapolresta Balikpapan dan Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam audiensi. Padahal, menurut Hijir, pihak asosiasi dan masyarakat telah hadir dengan itikad baik serta bersikap kooperatif.

PMII juga menindaklanjuti koordinasi sebelumnya dengan Kasat Intelkam Polresta Balikpapan terkait penanganan teknis terhadap oknum pengetap di lapangan.

Hijir menyebut pihaknya telah mengantongi data dan catatan nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan praktik pengetapan dan penimbunan BBM subsidi.

"Kami berharap DPRD Kota Balikpapan dapat memberikan perhatian yang lebih mendalam dan berkelanjutan, tidak sekadar melakukan peninjauan secara formalitas atau sebatas mengikuti isu yang sedang hangat di masyarakat," ujarnya.

Dari kalangan sopir truk, Ketua TCB Wowor berharap Satgas yang dibentuk Pemkot benar-benar mampu memperketat pengawasan di SPBU. Para sopir juga menantikan agenda sidak bersama yang direncanakan pada Rabu mendatang.

Mereka meminta adanya langkah penertiban yang terukur jika ditemukan oknum pelangsir di lokasi SPBU.

Ketua KSTB H. Sodik juga meminta pembentukan Satgas Sidak SPBU segera direalisasikan. Selain persoalan BBM, dia menyoroti tumpukan material ban bekas truk di saluran parit depan SPBU Km 15.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menyumbat aliran air dan memicu banjir sehingga perlu segera ditertibkan.

Sodik juga mengharapkan dukungan proaktif Dinas Perhubungan ketika terjadi kendala lalu lintas maupun antrean di SPBU. Dia mengusulkan Pos Dishub di Km 13 yang saat ini terpantau tanpa penjagaan petugas kembali diaktifkan.

Perwakilan Subdit Indagsi Dit Krimsus Polda Kaltim Iptu Sugianto menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM.

"Dalam upaya menertibkan distribusi BBM, kami senantiasa menantikan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkini jika dijumpai adanya dugaan praktik pengetapan maupun pelangsiran," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polresta Balikpapan AKP Marten Luter mengatakan Satgas pengawasan telah dibentuk Pemkot Balikpapan. Karena itu, masyarakat dan mahasiswa diminta memanfaatkan mekanisme pelaporan satu pintu melalui Satgas tersebut.

Penanganan laporan, lanjut dia, juga dapat dioptimalkan melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Polresta Balikpapan yang telah disiagakan untuk merespons potensi pelanggaran di lapangan, khususnya dalam situasi mendesak atau tertangkap tangan.

Audiensi berakhir pukul 16.00 Wita. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman dan kondusif.

Sebelumnya, Sat Intelkam Polresta Balikpapan telah melakukan langkah mitigasi terkait rencana aksi unjuk rasa PMII yang bergabung dengan sopir truk Kota Balikpapan. Hasilnya, rencana aksi tersebut dialihkan menjadi audiensi di Pemkot Balikpapan.

Pemkot Balikpapan sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM dan LPG Bersubsidi di Kota Balikpapan. Satgas tersebut dibagi menjadi dua tim, yakni Satgas Pengawasan dan Pengendalian serta Satgas Penertiban.

Sebagai tindak lanjut hasil audiensi, Pemkot Balikpapan akan segera menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama Polresta Balikpapan, Kejaksaan, Dishub, dan TNI.

Rakor tersebut akan membahas teknis pelaksanaan Satgas Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penyaluran BBM dan LPG Bersubsidi di Kota Balikpapan. (*/mto)