Kebijakan ini turut disertai pendataan pembelian BBM berdasarkan pelat nomor kendaraan untuk membantu mengatur distribusi agar lebih tertib dan merata.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, meninjau langsung penerapan layanan tersebut di SPBU Kilometer 5, Tanjung Redeb, dengan nomor 64.773.09 pada Sabtu (17/10/2026) malam hari. 

Dalam kunjungan itu, ia melihat aktivitas pelayanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat yang tengah mengisi BBM, termasuk proses pencatatan kendaraan roda dua.

Menurut Sri Juniarsih, pendataan pelat nomor menjadi salah satu upaya untuk memastikan distribusi BBM dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui sistem tersebut, riwayat pembelian kendaraan dapat terpantau di sejumlah SPBU.

Dengan demikian, kendaraan yang telah melakukan pembelian BBM di satu SPBU tidak dapat kembali melakukan pembelian di SPBU lain pada hari yang sama, sesuai mekanisme yang diterapkan.

“Pelat kendaraan sudah terdata di seluruh SPBU, sehingga masyarakat diharapkan bisa mendapatkan haknya masing-masing,” ujarnya.

Ia menilai pengaturan ini penting di tengah keterbatasan pasokan BBM yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Tanpa pengawasan dan pengaturan yang memadai, distribusi berpotensi tidak merata sehingga sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Karena itu, Sri berharap pendataan pembelian dapat berjalan efektif dan didukung kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan pembelian, penambahan jam operasional SPBU menjadi langkah lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat Berau. Sejak Senin (12/10/2026), tiga SPBU mulai menjalani uji coba pelayanan selama 24 jam.

Ketiga SPBU tersebut yakni SPBU Rinding nomor 64.773.08, SPBU Kilometer 5 nomor 64.773.09, dan SPBU Sambaliung nomor 64.773.10.

Layanan sepanjang hari ini diharapkan memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk mengisi BBM di luar jam-jam sibuk. Terutama bagi pekerja yang baru menyelesaikan aktivitas pada malam hari, termasuk mereka yang bekerja di sektor pertambangan, serta pengendara yang melakukan perjalanan antarkota.

Sri Juniarsih berharap uji coba tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan antrean sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM.

Jika pelaksanaannya berjalan efektif, ia berharap layanan serupa dapat diperluas ke SPBU lainnya di Kabupaten Berau.

“Semoga upaya ini memudahkan masyarakat mendapatkan BBM, mengurangi antrean panjang, dan mendukung kelancaran aktivitas warga Berau,” pungkasnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, mengatakan penambahan jam operasional merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah SPBU.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah antrean pengisian solar yang dinilai belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyesuaian pola pelayanan agar masyarakat memiliki alternatif waktu untuk mendapatkan BBM.

“Sudah saya arahkan agar SPBU menambah jam operasional atau mencoba layanan 24 jam,” kata Hermawan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM. Melalui masa uji coba, Pertamina ingin melihat sejauh mana pelayanan pada malam hari dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penambahan waktu pelayanan diharapkan tidak sekadar memindahkan antrean dari siang ke malam. Karena itu, peningkatan kapasitas pelayanan di SPBU tetap menjadi perhatian agar waktu operasional yang lebih panjang benar-benar berdampak terhadap kelancaran pengisian.

Evaluasi akan menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan layanan 24 jam, termasuk dalam mengurai kepadatan kendaraan dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

“Fokus kami memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan SPBU,” pungkasnya. (adv)